Rabu 06 May 2015 17:03 WIB

'Tinggalkan Budaya Pemilihan Ketum Via Aklamasi'

Rep: C26/ Red: Djibril Muhammad
Sejumlah kader yang dipecat Partai Demokrat mendeklarasikan Kaukus Penyelamat Partai Demokrat di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (30/4).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Sejumlah kader yang dipecat Partai Demokrat mendeklarasikan Kaukus Penyelamat Partai Demokrat di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (30/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa kader Partai Demokrat sebelumnya menyatakan kemungkinan aklamasi sangat terbuka lebar pada kongres pekan depan. Guru Besar Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengimbau agar partai menghindari proses pemilihan ketua umum lewat jalur aklamasi.

Menurutnya, sebuah partai yang baik harus menghindari aklamasi untuk membuktikan sistem demokrasi berjalan di tubuh partainya. "Proses aklamasi itu akan membatasi calon lainnya untuk bersaing," kata Maswadi saat dihubungi ROL, Rabu (6/5).

Ia menyebut saat ini partai harus tetap menegakkan sistem demokrasi seperti yang menjadi landasan Indonesia. Walaupun menurutnya masih ada beberapa partai yang sulit menerapkan itu karena tokoh dominan yang menguasai partai.

Oleh karena itu dalam kongresnya di Surabaya nanti sebisa mungkin partai yang didirikan sejak tahun 2001 ini harus tetap menjaga kebebasan para kadernya. Bukan dengan memaksa pihak lain untuk menyetujui pemilihan secara aklamasi. Semua kader harus berhak memilih.

Walaupun, kata dia, peluang SBY untuk menang sangat besar dan sudah dapat dipastikan mendapat kursi ketua umum tersebut. Namun, proses demokrasi itu harus tetap dijalankan dengan mengizinkan kadernya bersaing melawan dirinya. Bukan hanya SBY yang legowo tapi juga kader pendukungnya tidak perlu khawatir SBY tidak menang sehingga mengusulkan aklamasi.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement