REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Presiden Joko Widodo akan meminta Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek mengajak rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk ikut program tersebut. Belum semua rumah sakit di Indonesia menerima pelayanan BPJS.

"Saya kira di awal-awal kan masih seperti itu, belum semua rumah sakit swasta mau kerja sama dengan program ini (BPJS), tapi nanti beri waktu kepada Menteri Kesehatan supaya ajak mereka," kata Jokowi usai peluncuran 35.000 mega watt di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/3).

Presiden mengatakan, ajakan kepada rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan ini harus dilakukan dengan baik oleh menteri. "Diajak baik-baik dulu, saya yakin mereka (rumah sakit) pasti mau, kalau tidak baru dipaksa," kata Presiden Jokowi.

Namun demikian, saat ditanya sanksi maupun konsekuensi yang diterima rumah sakit yang tidak bersedia bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Presiden belum dapat memastikan. Menurutnya itu diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.

"Ini (diajak) dululah, nanti bu Menteri yang akan mengurusi itu dulu, tapi saya yakin dulunya (rumah sakit) di DKI Jakarta seperti itu, sama," kata Jokowi.

Sedangkan ditanya terkait adanya keterlambatan pembayaran klaim biaya pengobatan di rumah sakit, Presiden mengatakan hal itu tidak dipermasalahkan rumah sakit. Hanya saja, kata dia, dengan sistem pembayaran yang berbeda dengan sebelumnya itu, perlu dibiasakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika