REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 dinilai lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Hal ini dilihat dari laporan jumlah biaya Pilkada ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni sebesar Rp 6,745 triliun untuk 269 daerah.

"Hampir Rp 7 triliun untuk 269 daerah, pertanyaannya Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi, cuma efisiensi yang belum," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kordinasi (rakor) persiapan Pilkada serentak 2015 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Tjahjo mengatakan membengkaknya pembiayaan Pilkada serentak salah satunya dikarenakan distribusi logistik daerah yang wilayah geografisnya sulit dijangkau.

"Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak. Ini sebuah proses memilih pimpinan, bahwa sebuah proses pilkada itu mahal," ujarnya.

Sementara Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek mengatakan membengkaknya biaya pilkada karena pembiayaan kampanye. Menurutnya, item pembiayaan kampanye menjadi komponen terbesar dalam anggaran Pilkada.

"Jadi kalau data kita kemarin kan sekitar Rp 5 triliun waktu Pilkada sebelumnya, tapi sekarang Rp 6,745 triliun, komponen terbesar yang jadi persoalan adalah anggaran terkait kampanye," ujarnya.

Hal itu pula yang menurut pria yang kerap disapa Donny tersebut membuat beberapa daerah sempat bermasalah dalam penganggarannya.

"Kan ruang fiskal daerah terbatas, sedangkan itu wajib dibiayai oleh APBD, padahal  biayanya besar ini. Anggaran biaya kampanye ini perlu dapat perhatian kita, tadinya mau kita efisiensi, tapi ini tidak semudah yang kita bayangkan karena membebani daerah kampanye ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika