REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang perlu melakukan reshuffle kabinet kerja. Sebab, waktu 6 bulan masa kerja, harusnya sudah ada evaluasi apakah pembantu Presiden mampu memberi kontribusi perbaikan sesuai keinginan Jokowi.
Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menegaskan, PDIP tidak boleh mencampuri atau mendahului sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan menyebut nama-nama menteri yang harus direshuffle. Namun, PDIP sudah membuat kajian secara internal sektor mana saja yang harus direshuffle. Yang pasti, kata dia, ada empat hal yang membuat menteri harus direshuffle.
"Satu, ada menteri salah tempat atau salah posisi. Dua, ada menteri yang gamang," kata Hendrawan pada Republika, Senin (4/5).
Hendrawan menambahkan, gamang disini maksudnya adalah ada tarik menarik kepentingan yang dibebankan pada sang menteri yaitu kepentingan mencapai cita-cita Nawacita dengan kepentingan sponsor.
Alasan ketiga adalah kurva belajar dari menteri yang datar. Artinya, jam terbang dari menteri yang bersangkutan rendah, selain itu kemampuan menyesuaikan diri dengan kinerja yang masih sangat kurang.
"Empat, ada menteri yang tidak enjoy, mereka hanya terbiasa ikut acara ceremonial saja," tegas Hendrawan.
Menurut Hendrawan, kalau Presiden berencana mereshuffle kabinet pasca Lebaran nanti, kemungkinan itu hanya pertimbangan praktis saja. Sebab, timing waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi.
Kalaupun pasca Lebaran, kata dia, bisa jadi karena semua akan konsentrasi untuk menjaga dan menyongsong sampai Lebaran. Misalnya menjaga harga kebutuhan pokok.
"Pasca Lebaran, mungkin itu pertimbangan praktis saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika