REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku beberapa anggota DPRD DKI melayangkan protes perihal pembayaran gaji yang tertunda.
"Ada beberapa anggota dewan tanya ke saya kenapa gajinya belum (turun), kenapa tunjangan belum," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5). Menurutnya pencairan gaji dan tunjangan membutuhkan proses.
Terlebih dahulu Sekretaris DPRD DKI (Sekwan), Ahmad Sotar Harahap, harus memberikan pengajuan. "(Seharusnya) jangan tanya ke saya, tanya ke Sekwan. Ia sudah mengajukan belum, ada bendahara ada kepala unit, misalnya Sekwan terlambat mengajukan," ujar Heru.
Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 memang berimbas pada pembayaran gaji anggota dewan sejak awal bulan lalu. Akan tetapi melalui tahapan panjang, APBD sendiri akhirnya telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada April lalu.
Heru mengatakan APBD tinggal menunggu proses administrasi untuk dicairkan. "APBD istilahnya sudah launching tinggal administrasi, persiapan pencairan," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika