REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berjumlah dua unit, bukan empat seperti yang sempat disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso.
Rumah Novel yang tercatat di KPK dalam laman www.acch.kpk.go.id pada Jumat, ada di Jalan Menoreh Utara XII No. A7 RT 5 RW 5 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah seluas 191 meter persegi dan luas bangunan 70 meter persegi.
Rumah kedua ada di Jalan Deposito T No. 8 RT 03 Rw 10 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah sebesar 105 meter persegi dan luas bangunan 70 meter persegi.
Sebelumnya Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso menyatakan penyidik sedang menggeledah empat rumah Novel Baswedan. Tujuan penggeledahan itu menurut Buwas untuk mencari alat bukti.
"Tujuannya mencari senpi (senjata api) dan alat bukti lainnya. Saat ini sedang berlangsung," kata Budi
Salah satu pengacara Novel, Muji Rahayu Kartika mengatakan bahwa ada sejumlah dokumen milik Novel yang disita.
"Belasan penyidik membongkar-bongkar arsip pribadi, seperti paspor dan majalah yang dikoleksi. Disita dokumen terkait, laptop dan handphone," kata Muji.
Novel sendiri saat ini sudah dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua berdasarkan Surat perintah penahanan Novel bernomor SP.Han/10/V/2015/Dittipidum memerintahkann agar Novel sebagai tersangka di rumah tahanan negara cabang Mako Brimob selama 20 hari terhitung 1 Mei sampai 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Herry Prastowo.
"Di sini penuh, jadi kita titipkan di Brimob, yang bersangkutan juga tidak kooperatif, tidak merespon dari apa yang ditanyakan. Sekarang dilakukan upaya pemeriksaan," kata Buwas mengatakan alasan pemindahan Novel ke Mako Brimob.
Menurut Buwas, berkas kasus Novel sudah diserahkan ke Kejaksaan namun dari Kejaksaan dikembalikan ke Polri dengan bukti P10. Ada dua petunjuk yang harus dilengkapi yaitu keterangan tambahan dan rekonstruksi sehingga Polri segera memanggil Novel untuk melengkapi berkas.
Bila tidak segera diselesaikan, kasus tersebut akan kedaluwarsa pada tahun depan dan Polri dapat dituntut pelapor dan korban bila kasus kedaluwarsa.
Padahal Presiden Joko Widodo di Solo sudah menyatakan agar tidak ada penahanan terhadap Novel Baswedan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika