REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam usaha menangani pengentasan wilayah tertinggal di Indonesia, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar mengupayakan cara-cara tertentu. Untuk menghilangkan wilayah tertinggal tersebut, Marwan meminta bantuan kepada Pengusaha Nasional untuk manfaatkan Sumber Daya Alam (SDA).

“Banyak potensi sumber daya di daerah tertinggal yang bisa dikembangkan menjadi suatu usaha kreatif berbahan baku lokal, kualitas produknya ditingkatkan, kemasannya diperindah, lalu dipasarkan di pasar tradisional,” kata Marwan, Selasa (28/4).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jumlah daerah tertinggal sebenarnya lebih dari jumlah resmi 122 kabupaten. Bahkan jumlah tersebut bisa mencapai sekitar 200 kabupatan karena di daerah-daerah yang tidak masuk kategori tertinggal juga terdapat banyak sekali desa-desa tertinggal.

Selain itu, jumlah desa tertinggal yang ada sudah sebanyak 39.086 desa. Dari jumlah tersebut, separuhnya berada di daerah-daerah yang secara resmi tidak masuk kategori daerah tertinggal.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Marwan struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Struktur tersebut memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57,5 persen, diikuti Pulau Sumatera sekitar 23,9 persen, lalu Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya memiliki sisanya sekitar 18,6 persen.

“Kita akan percepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi di daerah tertinggal, agar pada 2019 pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal rata-rata 7,5%. Lalu angka kemiskinan bisa turun menjadi 12,5%, dan indeks pembangunan manusia (IPM) nya mencapai 71,5, dan sekitar 80  daerah tertinggal bisa lepas dari ketertinggalannya dan menjadi daerah maju,” tandas Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika