REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicurhati buruh perihal layanan kesehatan gratis yang belum optimal. Saat itu, Presiden sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada ribuan pekerja di PT. DOK Koja Bahari (DKB) di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Pengurus Serikat Pekerja PT DOK, Sukidi menceritakan pengalamannya berurusan dengan rumah sakit swasta non BPJS. Menurutnya, saat itu rumah sakit swasta menolak menerima pasien BPJS dengan alasan tidak ada kerjasama dengan pemerintah.

"Kami minta supaya semua rumah sakit menerima BPJS," ucap Sukidi.

Menanggapi keluhan pekerja, Presiden Jokowi mengingatkan rumah sakit untuk tidak menolak pasien miskin. Jika tidak, Jokowi mengancam akan mencabut izin rumah sakit tersebut.

"Saya akan gunakan kewenangan saya untuk memaksa rumah sakit merawat pasien miskin," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris memaparkan, memang belum semua rumah sakit swasta bekerjasama dengan BPJS. Menurutnya, dari sekitar 2.500 rumah sakit, masih ada 600 yang belum bekerjasama dengan pemerintah.

Meski demikian, kata dia, semua rumah sakit sebenarnya dijwajibkan menerima pasien dalam keadaan darurat. Adapun bagi rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah atas biaya yang mereka keluarkan untuk pasien miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika