REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Nashir Djamil mengatakan Presiden Jokowi harus segera memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan eksekusi mati pasca perhelatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) selesai dilaksanakan.
Menurutnya tidak tepat jika pemerintah terus menunda pelaksanaan eksekusi mati. Kejagung sebagai eksekutor, lanjutnya, tinggal menunggu perintah presiden untuk menjalankan eksekusi.
Politikus PKS itu mengatakan, pihaknya dapat memahami alasan penyelenggaraan KAA yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi mati. Namun, pemerintah harus segera mengeksekusi para terpidana agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.
"Kita ingin presiden tetap komitmen tidak menunda terus karena akan melemahkan moralitas aparat di lapangan yang akan bertanya-tanya, dan masyarakat juga akan pesimistis benar nggak negara ini serius berantas peredaran gelap nakroba," katanya kepada Republika, Minggu (26/4).
Nashir mengatakan, presiden tidak boleh menutup mata seolah tidak tahu betapa besarnya korban yang jatuh akibat peredaran gelap narkoba.
Ia menyebutkan, saat ini Indonesia sudah bukan hanya menjadi negara transit, namun juga negara produsen dan tempat yang subur bagi peredaran gelap narkoba.
"Presiden sadar situasi ini. Tidak mungkin tidak tahu. Untuk apa fungsi intelijen. Persoalannya adalah mau tidak mau, serius tidak serius," jelasnya.
Ia pun mempertanyakan, sikap presiden dan aparat penegak hukum yang mengetahui situasi tersebut, namun terkesan tidak punya keberanian lebih untuk mengantisipasi dan menindak pelaku.
"Yang kita heran, negara seolah lemah dihadapan mereka (pengedar narkoba). Mereka ini seperti ingin melecehkan negara dan ingin memunculkan pesimisme di masyarakat," ujarnya.
"Tidak ada ketegasan dari presiden Jokowi yang seharusnya menjadi garda terdepan. Kami lihat juga presiden dalam keadaan lemah menghadapi tekanan Australia. Kita butuh beri dukungan moral pada presiden yang awalnya cukup tegas tapi lama-lama melemah," jelasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo mengakui, perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA menjadi salah satu alasan mundurnya pelaksanaan eksekusi mati.
"Kita akan laksanakan secepatnya, kita lihat waktu yang tepat. Sekarang kan sedang ada perhelatan (KAA), banyak tamu negara sekarang di sini. Tidak mungkin," kata Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika