REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjamurnya prostitusi online dinilai bukan semata-mata karena dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi, maupun gaya hidup mewah. Menurut Pratama D. Persadha, Ketua Lembaga Communication & Information System Security Research Centre, ada sudut pandang lain yang harus diperhatikan dan dibenahi pemerintah.
"Kita nggak punya alat kontrol untuk media sosial, makanya prostitusi online wajar terjadi," kata Pratama, Kamis (23/4).
Pratama mengatakan, jika berbicara mengenai media sosial, semua permasalahan ada pada kevalidan identitas. Apalagi, membuat akun dengan identitas palsu di media sosial apapun sangat mudah. "Bisa ngaku-ngaku perempuan, laki-laki, tinggal di mana juga bisa asal. Data bisa semau-maunya yang membuat akun," kata Pratama.
Jika keadaan pembuatan akun saja masih seperti itu, wajar kalau sampai muncul kasus prostitusi online. "Ini bahaya jika media sosial tidak disikapi dengan bijak," imbuhnya.
Belum lagi media sosial yang dipakai di Indonesia milik asing. "Kita mungkin butuh media sosial khusus Indonesia sendiri. Lalu servernya juga milik sendiri," kata Pratama.