REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 Kementerian Perhubungan masih kurang dari 10 persen dari Rp65 triliun terhitung hingga akhir Maret 2015.
"Penggunaan APBN, APBN-P 2015 sampai akhir Maret kurang dari 10 persen, ini masih awal-awal, kementerian lain juga seperti itu," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam diskusi bersama wartawan di Jakarta, Rabu.
Jonan mengatakan terdapat dua tantangan dalam penyerapan anggaran, pertama yaitu setiap proyek harus memiliki rencana induk (master plan), sementara yang kedua harus mengantongi analisis dampak lingkungan (amdal).
Dia menyebutkan 10 hingga 20 persen pembangunan infrastruktur transportasi Kemenhub sulit terlaksana karena ketidaksiapan dari sisi amdal.
"Master plan itu wajib, misalnya untuk bandara, jalur KA, pelabuhan laut, penyeberangan, proses pengadaannya jalan. Pada saat harus mulai harus selesai," katanya.
Untuk amdal sendiri, menurut dia, risikonya terlalu tinggi jika dipaksakan membangun suatu proyek tanpa amdal karena akan berdampak hukum di kemudian hari.
Jonan mengatakan penyerapan anggaran yang kurang 10 persen tersebut sama seperti 2014 dan hingga akhir 2014 hanya terserap 85 persen.
"Kita harapkan tahun ini minimal sekitar itu atau 100 persen, syaratnya harus memenuhi 'masterplan' dan memenuhi amdal," katanya.
Untuk lebih mempercepat penyerapan anggaran, Jonan akan menggunakan jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau proses tender untuk pengadaan barang/jasa.
Selain itu, dia mengatakan akan memangkas prosedur internal, namun tidak mengurangi substansi kehati-hatian dan transparansi.
"Prosedur internal disederhanakan untuk mengurangi tahapan-tahapan proyek yang enggak ada gunanya, selain itu diringkas bahwa pimpinan bertanggung jawab atas spesifikasi teknis dan tidak minta 'review' lembaga lain," katanya.
Menurut Jonan, dalam proyek-proyek Kemenhub sulit dimungkinkan untuk menyelesaikan satu proyek dalam waktu satu tahun, seperti pembangunan pelabuhan, kecuali untuk proyek "multiyears".
"Yang penting percepatan penyerapan anggaran itu (walaupun lambat), tapi berjalan dengan 'proper' (sesuai)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
