Rabu 22 Apr 2015 17:37 WIB

Jepang Dukung Gagasan Jokowi Reformasi PBB

Presiden Jokowi bersama delegasi negara Asia-Afrika saat membuka acara Asian African Business Summit di Jakarta
Foto: VOA
Presiden Jokowi bersama delegasi negara Asia-Afrika saat membuka acara Asian African Business Summit di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang mendukung gagasan Presiden Joko Widodo tentang perlunya mereformasi PBB. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (22/4).

Dikutip dari laman setkab.go.id disebutkan dalam pidato pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika ke-60, di Jakarta, Rabu (22/4) pagi, Jokowi mengatakan PBB perlu direformasi agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi semua bangsa.

Menurutnya, ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika PBB tak berdaya.

Presiden menilai, aksi-aksi ke kerasan tanpa mandat PBB seperti yang terjadi saat ini telah menafikan keberadaan badan dunia tersebut.

“Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa,” kata Jokowi menyerukan pimpinan negara-negara Asia Afrika.

Dalam pembicaraan delegasi kedua negara itu selain masalah reformasi PBB, dibahas pula masalah investasi industri untuk ekspor energi, soal kemaritiman, dan juga masalah bebas visa bagi Warna Negara Indonesia (WNI) yang akan berkunjung ke Jepang.

Masalah lain yang dibahas adalah kerjasama dalam penanganan bencana tsunami, termasuk di antaranya menginisiasi kemungkinan dideklarasiikannya Hari Tsunami Dunia.

Mendampingi Presiden Jokowi saat menerima PM Jepang Shinzo Abe itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement