REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo mengungkapkan jajaran KPU Kabupaten Pekalongan belum bisa memulai tahapan pemilihan kepala daerah 2015 karena belum ada kejelasan mengenai anggaran.

"Dari 21 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada Desember 2015, hanya Kabupaten Pekalongan yang belum dapat memulai tahapan pilkada terkait dengan ketersediaan anggaran," katanya, Senin (20/4).

Ia menjelaskan terkait dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri sudah mengundang jajaran KPU Kabupaten Pekalongan untuk membahas mengenai penganggaran pilkada kabupaten setempat.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan Amat Antono mengharapkan ada bantuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember 2015.

"Kami merasa anggaran pilkada mendatang cukup memberatkan keuangan daerah sehingga diharapkan ada bantuan dari Pemprov Jateng atau pemerintah pusat," katanya.

Amat mengaku kesulitan menyediakan anggaran pilkada Kabupaten Pekalongan karena jumlahnya cukup besar, apalagi jika nanti ditambah anggaran pengadaan alat peraga kampanye dari para pasangan calon kepala daerah.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Wahyu Setiawan menyebutkan bahwa usulan sementara anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk satu putaran di 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada 2015 mencapai Rp458 miliar.

"Dari jumlah usulan anggaran pelaksanaan 21 pilkada di Jateng yang masih berpotensi untuk bertambah itu, yang sudah teralokasi oleh pemerintah kabupaten/kota setempat baru sekitar Rp358 miliar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika