REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil survei nasional oleh Poltracking, masyarakat kini merasa tak puas terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan kebijakan pemerintah tak bisa memuaskan seluruh pihak.
"Saya katakan tadi tidak mungkin semua tindakan itu menyenangkan semua pihak. Sama kayak anda kalau sulit, sakit. Tidak semua orang suka minum obat. Karena obat juga tidak enak. Tapi, harus dipakai," kata JK di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (20/4).
Kinerja pemerintah, menurut JK, seharusnya tak hanya dilihat selama enam bulan masa pemerintahan. Namun, penilaian terhadap kinerja lebih baik dilakukan hingga masa pemerintahan Jokowi-JK berakhir.
"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun. Tetapi, yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," jelas dia.
Ia mengatakan, pemerintah tak hanya dapat melaksanakan program-program pemerintahan yang populer dan menyenangkan masyarakat saja. Namun, semua program yang baik dan memberikan hasil yang positif, kata dia, juga harus dilaksanakan.
"Kadang-kadang juga harus kita mengambil suatu upaya yang tidak populer. Mungkin banyak orang tidak senang, masyarakat karena naik harga BBM. Ya memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi, itu tidak apa-apa," kata Kalla.
Sebelumnya, direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha A. R. mengatakan, sebanyak 48,5 persen publik merasa tidak puas dan 44 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan, sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal, mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawa Cita masih belum maksimal," kata Hanta Yudha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
