REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Meskipun kebocoran soal Ujian Nasional (UN) salah satunya dilaporkan oleh siswa dari Yogyakarta, namun diperkirakan tidak akan ada UN ulangan untuk jenjang SMA dan SMK. Bahkan tim Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang dikirim ke Jakarta untuk menanyakan kebocoran soal tersebut juga menyiratkan hal itu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengatakan, tim yang dikirimnya ke Jakarta sudah tiba di Yogya. "Tim kita sudah datang, tetapi belum ada keputusan tetap dari Kementrian terkait UN apakah akan ada ulangan atau tidak," ujarnya, Jumat (17/4).
Meski begitu kata Edy, hasil arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UN ulangan cenderung tidak akan dilakukan. Selain itu, pertimbangan UN sebagai parameter melanjutkan ke perguruan tinggi negeri pun diserahkan ke masing-masing lembaga perguruan tinggi. "Arahannya memang tidak perlu UN ulangan," katanya.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga berharap UN ulangan tidak dilakukan. Menurutnya, siswa Yogya yang melaporkan bocoran soal tersebut patut diberi apresiasi.
Meski demikian, pihaknya tetap menunggu kepastian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengambil kebijakan tertinggi menyangkut UN.
Haryadi juga berharap, siswa Yogya tidak terpengaruh terhadap kebocoran soal yang terjadi lewat internet. "Saya berharap itu tidak berpengaruh pada siswa. Justru siswa Yogya patut diapresiasi karena berani melaporkan temuan bocoran soal itu," katanya.
Haryadi sendiri optimis Yogyakarta akan kembali mendapat predikat tertinggi dari aspek kejujuran. Pihaknya saat ini justru tengah melakukan mapping atau pemetaan situasi penyelenggaraan UN online atau Computer Based Test (CBT). Dari 7 SMK Negeri di Kota Yogyakarta, masih ada dua sekolah yang belum mampu menyelenggarakan UN CBT.
"Harapan saya, tahun depan semuanya bisa menggelar UN CBT. Makanya, hasil pemetaan ini nanti akan kami serahkan ke DIY karena jenjang SMA/SMK sudah menjadi kewenangan provinsi. Intinya, jangan sampai kualitasnya menurun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika