REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transparency International Indonesia (TII) mengatakan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri Baru, harus segera melakukan konsolidasi internal sebagai prasyarat respons efektif Polri terhadap agenda penting.

"Tugas Kapolri ke depan akan jauh lebih kompleks dalam situasi saat ini hingga dua tahun ke depan," kata Sekjen TII Dadang Trisasongko di Jakarta, Jumat (17/4).

Dadang mengatakan ada tiga agenda penting yang harus dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Badrodin. Pertama, memulihkan komunikasi dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memulihkan kepercayaan publik yang sempat merosot.

Kedua, berkaitan dengan permasalahan antara Polri dengan KPK, Badrodin juga harus memastikan seluruh proses kriminalisasi yang berkaitan dengan hal tersebut harus segera dihentikan.

"Agenda ketiga adalah pemilihan umum kepala daerah serentak yang sudah menunggu," ujarnya.

Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon kapolri. Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya baik dari Komjen Polisi berbintang tiga menjadi Jenderal Polisi dengan bintang empat.

"Saya bersumpah akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia dan akan memegang rahasia yang menurut sifat atau menurut perintah harus dirahasiakan," kata Badrodin saat mengucapkan sumpah jabatan sebagai kapolri.

Pelantikan Badrodin dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika