REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/9/2026), melantik Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurachman di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu setelah Listyo diberhentikan dari jabatan Kapolri, digantikan oleh Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.
Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Listyo menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021. Posisi Kapolri selanjutnya diisi Komjen Pol. Suyudi Ario Seto setelah DPR RI pada Kamis ini menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri menggantikan Listyo.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri karena sudah waktunya. Menurut dia, Listyo pun diberhentikan secara terhormat setelah memimpin Korps Bhayangkara itu.
"Karena memang sudah waktunya," kata Puan saat konferensi pers usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli mengatakan, partainya mendukung upaya Presiden untuk mengganti Kapolri. Terlebih, Listyo telah terlalu lama menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Polri.
Menurut Guntur, kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan berisiko melahirkan kejenuhan, menumpulkan daya koreksi, dan menjauhkan institusi dari harapan rakyat. Karena itu, penyegaran dan pergantian di pucuk pimpinan Polri adalah keniscayaan.
"PDI Perjuangan ingin mengingatkan satu hal yang sederhana tapi sering dilupakan: setiap jabatan ada masanya. Tidak ada jabatan yang abadi," kata dia.
Guntur menilai, pergantian tersebut bukan merupakan persoalan pribadi, melainkan soal kesehatan institusi. Pasalnya, regenerasi kepemimpinan adalah bagian dari tradisi demokrasi yang sehat dan bagian penting dari agenda reformasi Polri yang terus ditunggu masyarakat.
PDIP meyakini keputusan Presiden Prabowo diambil berdasarkan kepentingan bangsa dan negara, alih-alih kepentingan kelompok atau golongan. Partai belambang kepala banteng itu juga mendukung langkah tersebut sebagai upaya memperkuat Polri agar semakin profesional, modern, dan dipercaya rakyat.
Guntur berharap, Komjen Pol Suyudi dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan sungguh-sungguh. Menurut dia, Polri harus kembali pada jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Polri harus netral, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menghormati hak asasi manusia. Lembaga itu juga harus bersih dari praktik titipan dan transaksional dalam pembinaan karier.
"Jabatan Kapolri bukan puncak karier, tetapi puncak tanggung jawab kepada rakyat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika