REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Guna menangkal penyebaran paham kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, Mabes Polri akan menaruh anggotanya di setiap desa. Selain itu, Mabes Polri juga akan memperkuatnya dengan aparat desa. Harapannya, aparat desa tentu lebih mengerti situasi dan kondisi.

“Melindungi masyarakat kita agar tidak bergabung dengan ISIS. Satu desa satu babinkamtibmas. Babinkantibmas harus melakukan deteksi dini,” kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, usai acara diskusi dengan ulama dan kyai Banten di Pendopo Gubernur Banten untuk menangkal radikalisasi paham ISIS, Kamis (16/4).

Menurut Putut, kegiatan menangkal ISIS tak bisa bisa dilakukan oleh kepolisian ataupun TNI. Namun harus bersama-sama masyarakat agar pencegahan paham radikal dapat efektif.  “Ini tidak bisa sendiri, tapi harus bersama masyarakat dan alim ulama. Jika ini dapat terjalin dengan baik, maka paham-paham radikal bisa di tangkal,” terangnya.

Selain itu, pihak kepolisian pun menunjukkan diri dengan menggelar apel besar agar pihak teroris ISIS berfikir ulang untuk membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. “Kapolri pun menggelar apel pasukan untuk ini,” tegasnya.

Sementara, Plt Gubernur Rano Karno pun mengatakan, pada kasus ini memang tokoh agama, seperti para ulama dan kiayi terkesan dibebankan. Namun, menurutnya tanggung jawab ini merupakan milik bersama yang harus dientaskan.

“Memang harus kerja sama, antara polisi, TNI, pemerintah, dan juga tokoh masyarakat, dan saya rasa forum-forum masyarakat, seperti forum kerukunan antar umat beragama menjadi penting dan harus didukung,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika