REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah membuat kebijakan baru. Dalam siaran pers kepada Republika, kebijakan baru itu yang dimaksud Moeldoko adalah memberikan atau mengembalikan hak politik bagi para istri prajurit TNI.

Mulai sekarang, istri para prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik, sehingga nanti ada yang bisa menjadi bupati atau gubernur. Moeldoko menegaskan, di dalam undang-undang yang dilarang berpolitik praktis adalah prajurit TNI. Sedangkan bagi istri Prajurit TNI tidak ada larangan dan hal tersebut diperbolehkan.

"Untuk itulah pada musyawarah nasional ke-12 beberapa waktu yang lalu, hal ini sudah dimasukkan dalam agenda program, untuk mempertegas dan memperjelas posisi istri prajurit TNI boleh menggunakan hak politiknya," katanya Moeldoko selaku pembina utama Dharma Pertiwi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Pertiwi ke-51 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengucapkan terima kasih kepada para mantan ketua umum Dharma Pertiwi yang telah memberikan pijakan kuat di dalam membangun organisasi Dharma Pertiwi. “Dharma Pertiwi sampai saat ini telah eksis dengan baik dan sejalan dengan tugas pokok panglima TNI,” kata mantan wagub Lemhannas itu.

Sementara itu, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Koes Moeldoko menyampaikan, memasuki usia 51 tahun tahun bukan lah waktu yang pendek bagi organisasi yang dipimpinnya. Perjalanan panjang pengabdian Dharma Pertiwi sebagai organisasi kemasyarakatan tetap konsisten dalam memperhatikan, membantu meningkatkan kepedulian sosial, pendidikan, dan kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya.

“Setiap kita memperingati hari ulang tahun, maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi diri, terhadap apa yang telah kita laksanakan selama ini,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika