REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyatakan PDIP harus berpikir ulang terkait ide pembentukan sekretariat gabungan (Setgab). Ini berkaca pada praktik setgab di era SBY yang tak berjalan efektif.
Siti menyatakan, di era SBY, setgab berjalan tidak optimal. Padahal saat itu SBY posisinya menjabat sebagai ketua Demokrat. Apalagi Jokowi yang bukan ketua umum partai. “Ini membuat ujung ujungnya setgab menjadi tak efektif,” kata dia, Selasa (14/4).
Dia menjelaskan, prioritas utama saat ini bukan pembentukan setgab. Namun justru yang harus diperbaiki terlebih dahulu yakni komunikasi Jokowi dengan PDIP. “Ini dulu yang diperbaiki. Baru jika hal ini sudah selesai, ide setgab menjadi relevan diterapkan,” kata dia.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa setuju dibentuk sekretariat bersama yang merepresentasikan pihak pemerintah dan partai pendukung pemerintah agar komunikasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik dan efektif.
"Kami menilai perlu dibentuk semacam sekretariat bersama yang merepresentasikan dua belah pihak (pemerintah dan partai pengusung) yang tugasnya mengatur pertemuan rutin," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (11/4).
Dia menjelaskan, tugas sekretariat bersama tersebut selain mengatur pertemuan rutin, sekaligus mengomunikasikan kebijakan yang akan diambil Presiden. Karding mengatakan, pembentukan sekber itu sangat penting karena untuk memastikan semua kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan dari partai pendukung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
