REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad, menyampaikan apresiasinya atas laporan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian baik laporan keuangan di kementerian dan lembaga pemerintahan tingkat pusat daerah. Apalagi hasil audit juga disebutkan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten memiliki kemajuan yang lebih baik.
Meski begitu, Farouk menambahkan, kementerian dan lembaga daerah tetap harus teteap mengoptimalkan penggunaan keuangannya. Karena beberapa catatan BPK masih perlu ditindaklanjuti terkait laporan BPK selama semester II-2014. Antara lain BPK menemukan 3.293 masalah berdampak finansial senilai Rp14,74 triliun. Jumlah itu terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,42 triliun, potensi kerugian negara senilai Rp3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9,55 triliun.
Lebih dari itu, Farouk juga mendorong BPK agar laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tidak hanya sekedar tataran prosedur pelaporan dan kepatuhan terhadap administrasi pencatatan. Tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana perbaikan LKPD yang didiraih pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten berdampak terhadap tingkat kesejahteraan warganya. Hal ini dengan melihat indikator pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan indikator kesejahteraan lainnya.
"Jika berbanding lurus, maka bisa dipastikan pemerintah daerah tersebut sudah berjalan baik. Jika tidak, maka ada yang salah dari laporan yang diungkap oleh BPK. Sehingga kita bisa memastikan bahwa peningkatan kualitas LKPD sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah," kata Farouk.
Karena itu Farouk meminta pemerintah daerah mengelola dan mengadministrasikan keuangannya dengan baik dan benar. Mengingat masih terdapat persoalan mendasar yang ditemukan beberapa kelemahan seperti manajemen pengelolaan asset, penggunaan sistem aplikasi komputer yang belum optimal. "Sehingga persiapan pemerintah daerah dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika