Sabtu 11 Apr 2015 12:26 WIB

Jokowi Harus Keluar dari Kungkungan KIH atau KMP

Rep: C23/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Jokowi pada malam peringatan Hari Film Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/3).
Foto: Antara
Presiden Jokowi pada malam peringatan Hari Film Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa keluar dari manuver politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP). Karena selama kebijakan Jokowi berorientasi pada kepentingan publik, ia akan tetap didukung.

"Jokowi harus out of the box sekarang. Buat kebijakan yang mementingkan rakyat. Karena anggota di KMP dan KIH sekarang sudah tidak solid," ujarnya kepada Republika, Sabtu (11/4).

Sujito melanjutkan, walaupun kebijakan yang dibuat Jokowi nanti tidak sesuai usulan atau kepentingan salah satu kubu koalisi, hal itu tidak akan jadi masalah. Asalkan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau sudah begitu, tambah Sujito, baik KMP maupun KIH tidak akan berani memojokkan Jokowi.

"Mereka (dua kubu koalisi) pasti berpikir ulang jika ingin memojokan Jokowi. Karena dia (Jokowi) didukung rakyat," katanya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputi menyatakan, sesuai Undang-undang, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Karena itu wajar kata Mega, kalau Presiden dan Wapresnya punya hubungan dengan partai politik pengususngnya. Hal ini disampaikan Mega ketika PDIP melakukan kongres di Bali.

Mega menambahkan partai politik itu memenangkan calonnya karena ada dukungan dari rakyat. Sehingga yang harus diperjuangkan pemerintah adalah apa yang diperjuangkan oleh parpol pengusungnya dan perjuangan PDIP itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement