REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri mengatakan seluruh pihak harus mewaspadai adanya gerakan deparpolisasi yang saat ini menjadi fenomena baru di Indonesia. Banyak pihak yang menyebut partai sekadar alat tunggangan demokrasi yang disalah gunakan. Ini dinilainya mengerdilkan partai.

"Sentimen antipartai (deparpolisasi) semakin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik," kata Megawati dalam pembukaan Kongres IV PDI-P di Sanur, Denpasar, Kamis (9/4).

Putri Proklamator RI ini meyakini ada simbiosis kekuatan antipartai dengan kekuatan modal yang mengadang tujuan mulia Indonesia yang menggaungkan gerakan berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Megawati menilai mereka adalah kaum oportunis yang tidak mau bekerja sama dengan partai, melainkan hanya menunggu waktu tepat agar bisa menyalib di tikungan.

Undang-Undang (UU) 42/2008 mengatakan dalam pemilihan umum (pemilu), presiden dan wakil presiden dicalonkan dari partai politik dan gabungan partai politik, bukan secara independen. Hukum demokrasi lah, kata Megawati yang mengatur bahwa presiden dan wakilnya sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai.

"Untuk itu lah mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, sehingga suara rakyat yang tersembunyi sekalipun bisa kita dengarkan," katanya.

Kongres IV PDI-P resmi dibukan Kamis (9/4) pagi pukul 10.30 WITA. Kongres ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai serta Wakil Prsiden Jusuf Kalla.

Tak hanya dari kalangan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kongres ini juga dihadiri oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan rival politik KIH pada pemilu tahun lalu, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika