REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Political Communication (Polcom) Institute Heri Budianto mengatakan rencana pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi wakapolri harus diwaspadai sebagai bentuk intervensi politik. Karena, menurutnya, beberapa pihak masih ada yang kurang setuju jika Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri.
"Di sini deal politik bisa terjadi. Jika Badrodin Haiti ingin mendapat dukungan penuh DPR untuk menjadi Kapolri, mereka (DPR) menitipkan BG untuk dilantik jadi wakapolri," tuturnya kepada Republika, Rabu (8/4).
Padahal, tambah Budianto, pengangkatan wakapolri sepenuhnya wewenang kapolri terpilih dan Presiden. Hal itu bisa terjadi, lanjut Budianto menjelaskan, karena rata-rata fraksi di DPR menginginkan BG tetap menjadi pejabat Polri. "Sedangkan hal itu (pengangkatan wakapolri) tidak bisa diintervensi," ucap Budianto.
Sebelumnya, wacana pencalonan Budi Gunawan sebagai wakapolri muncul dalam rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan DPR, pada Senin (6/4) lalu. Dalam rapat yang antara lain membahas proses pencalonan Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Fraksi NasDem mendorong Komjen Budi Gunawan diangkat sebagai wakapolri.
Hal ini sebagai bentuk rehabilitasi terhadap BG, setelah diputuskan tidak bersalah dalam kasus dugaan rekening gendut yang membuatnya gagal melaju sebagai Kapolri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
