REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksaan pilkada terancam karena belum seluruh pemda menganggarkan biaya pilkada untuk wilayahnya masing-masing. Celakanya, tahapan pilkada tinggal menghitung hari.
"Tanggal 19 April tahapan sudah dimulai, teman-teman kami di daerah harus sudah bergerak, Pilkada harus disiapkan anggaran memadai agar dalam pelaksanaan lancar, kekurangan pendanaan tentu menimbulkan gagalnya pilkada," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Rabu (8/4).
Arief mengatakan dengan kondisi belum semua daerah menyatakan kesiapan membiayai Pilkada tentu akan menimbulkan masalah. Ia mendata dari 269 daerah yang mengikuti pilkada masih ada 16 daerah yang belum melaporkan. Sementara 253 lainnya juga belum seluruhnya menyatakan punya cukup biaya untuk pilkada.
"Ada beberapa daerah yang persetujuannya di bawah 50 persen, ini terancam nggak bisa gelar pilkada. Nggak cukup hanya tepat waktu juga tapi harus memadai dananya," ujarnya.
Hal yang sama juga ditegaskan Ketua KPU Husni Kamil yang mengatakan tidak boleh ada keterlambatan untuk memulai tahapan Pilkada. Sehingga, ia pun berharap KPU bersama Kementerian yang terkait bisa segera mendapat solusi untuk pembiayaan Pilkada semua daerah.
"Jangan sampai ini menghambat tahapan Pilkada, agar semua tahapan yang kita susun ini jangan sampai diundur satu hari pun, bahkan satu jam pun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika