REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih adanya daerah yang belum melaporkan anggaran untuk Pilkada serentak hingga hari ini dikhawatirkan sebagian pihak mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada. Pasalnya, waktu yang tersisa untuk memulai proses tahapan Pilkada di KPU Daerah hanya dalam hitungan hari yakni 17 April.

Komisi Penyiaran Umum (KPU) meminta agar ada solusi yang nyata bagi daerah yang memang belum siap anggaran Pilkadanya. Pasalnya, meskipun sudah ada instruksi Kemendagri terkait kewajiban membiayai Pilkada oleh Pemerintahan Daerah, belum semua daerah melaporkan anggaran Pilkada.

"Dari 30 daerah ini seperti apa status mereka, sudah tersedia apa belum mencukupi, atau sampai pada kebijakan ini apakah cukup beri himbauan saja, apa sudah harus dilakukan bantuan lewat APBN,," kata Komisioner KPU Ida Budhiarti di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia mengatakan seperti yang dilaporkan Kemendagri ada 31 daerah dari 68 daerah susulan Pilkada yang belum menyerahkan laporan anggaran untuk pembiayaan Pilkada. Ida mengatakan harus ada tindak lanjut dari 31 daerah tersebut mengingat waktu tahapan segera dimulai.

"Tahapan penyelenggaraaan tanggal 19 April pasukan kami di daerah sudah harus bekerja untuk membentuk badan penyelenggara Pilkada, sebulan setelahnya PPS dan PPK," ujarnya. Sementara laporan anggaran Pilkada yang masuk di KPU sendiri sejauh ini berjumlah 253 daerah yakni 201 daerah yang memang telah mengganggarkan dan 52 daerah susulan

"Masih ada 16 daerah yang belum, tapi bukan berarti daerah tersebut belum memiliki anggaran, kita kan belum tahu, yang 201 daerah juga belum semuanya siap, ada yang disetujui tapi masih kurang dan belum disetujui," ujar Komisioner KPU Arief Budiman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika