REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana privatisasi diakui pimpinan DPR sudah diketahui dari surat yang dikirim ke pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, surat soal privatisasi ini memang membuat kaget DPR. Sebab, dalam surat itu sudah menggunakan judul tentang privatisasi tahun ini.

Menurut Fahri, privatisasi bukan program tahunan yang bisa diajukan tiap tahun. Privatisasi harus melalui proses yang panjang. Privatisasi itu harus melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Tapi dalam surat yang diterima pimpinan DPR, sudah menyertakan judul privatisasi.

"Kalau dulu, privatisasi itu kajian dulu, selesai dikaji baru bisa diambil kesimpulan," kata dia di Jakarta, Rabu (8/4).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, ketua Umum partai Gerindra pasti mendapat laporan dari pimpinan DPR Fadli Zon. Sebab, surat yang mengatakan rencana privatisasi 4 BUMN sudah masuk ke pimpinan DPR. Keempat BUMN yang disebut Prabowo Subianto akan diprivatisasi adalah Jasamarga, Waskita Karya, Adhi Karya dan Aneka Tambang (Antam).

Dalam proses untuk menuju kesimpulan privatisasi, harus melalui mekanisme pembahasan yang panjang antara pemerintah dan DPR. Kesimpulan apakah BUMN dapat diprivatisasi merupakan kesimpulan yang muncul dari komisi VI dan XI. Sebelum mengusulkan untuk melakukan privatisasi, pemerintah harus membuat kajian dan mapping terhadap BUMN terkait.

Menurut Fahri, rapat antara komisi terkait dan pemerintah belum cukup untuk dapat menyimpulkan privatisasi. Sebab, rapat kerja pemerintah dan DPR soal privatisasi ini baru dilakukan sekali. Itu baru sekadar perkenalan. "Pemerintah belum ada mapping soal ini," kata dia.

Dalam pidatonya di depan tokoh penting Koalisi Merah Putih (KMP), Prabowo Subianto mengajak partai pendukung KMP di DPR untuk menggagalkan rencana privatisasi 4 BUMN ini. Menanggapi ajakan tersebut, Fahri menyerahkan keputusan pada pimpinan partai.

"Itu perintah pimpinan, kita bagaimana coba," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika