REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta meyakini figur Susilo Bambang Yudhoyono yang dipastikan akan kembali mencalonkan diri menjadi ketua umum lima tahun ke depan itu mampu menyelamatkan partai.
"Sinyal untuk kembali mencalonkan diri pada Kongres III Partai Demokrat di Surabaya 11-15 Mei mendatang sudah tampak pada Rakernas dan pertemuan nasional regional di Bali," katanya di Denpasar, Rabu (8/4).
Ia menilai sikap dari Susilo Bambang Yudhoyono akan maju sudah tampak, walau Yudhoyono sampai saat ini belum mendeklarasikan diri, karena SBY masih mencermati dinamika politik yang berkembang dalam internal partai.
"Sikap bapak SBY belum mendeklarasikan diri merupakan karakter personal yang tak mau menonjolkan diri. Itu gaya politiknya SBY. Saya yakin SBY akan memimpin kembali Partai Demokrat," ujarnya.
SBY telah melewati dinamika politik nasional dan senantiasa mencermati perkembangan situasi politik, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, politikus asal Jembrana itu meyakini bahwa SBY pasti akan mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum partai menjelang pelaksanaan kongres.
"Insting saya sebagai Ketua DPD Demokrat Bali, beliau (SBY) akan maju sebagai Ketua Umum Demokrat. Saya masih memiliki keyakinan, menjelang atau setelah pembukaan kongres akan ada pernyataan resmi untuk maju kembali sebagai calon ketua umum," ucapnya.
Untuk itu, kata dia, komunikasi politik akan terus dibangun untuk mendorong SBY menakhodai kembali Partai Demokrat.
"Kami (Demokrat Bali) tidak memiliki alternatif calon ketua umum partai lainnya. Kami akan terus mendorong beliau menjadi calon ketua umum partai," kata Mudarta menegaskan.
Mudarta mengatakan dorongan kepada SBY untuk menjadi ketua umum partai merupakan aspirasi dari kader partai dan 90 persen kader partai mengharapkan SBY memimpin kembali partai berlambang mercy tersebut.
"Figur SBY yang paling tepat untuk memimpin Partai Demokrat, bercermin dari rekam jejak politik dan prestasi yang ditunjukkan oleh Yudhoyono," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika