REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar simulasi pemilihan dan penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang.
Simulasi dilakukan untuk mensimulasika hal-hal krusial dalam Pilkada yakni mengenai tata kerja KPPS, pengisian formulir pemungutan suara dan penghitungan suara, kemudahan akses bagi pemilih, mekanisme sampul turun dan sampul naik serta penggunaan segel.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan dengan adanya simulasi ini harus benar-benar diterapkan dalam hari H Pilkada mendatang. Bentuk ketelitian dan kecermatan dari petugas KPPS yang diharapkan dalam simulasi juga harus tersampaikan ke seluruh petugas KPPS di daerah.
"Ini harus sampai pas hari H agar nantinya berjalan lancar, sehingga tidak ada kesalahan administrasi pada pelaksanaannya dari petugas KPPS," ujar Titi di Gedung KPU, Selasa (7/4).
Titi menilai selama ini kendala dalam pemungutan dan penghitungan suara salah satunya karena adanya ketidakseragaman pengetahuan dari petugas KPPS di lapangan. Sehingga Titi menekankan agar KPU bisa melakukan rekrutmen terbuka untuk petugas KPPS.
"Petugas KPPS harus mau belajar lagi dengan peraturan Pilkada nanti, jangan yang lama terus-terusan dan menerapkan pola yang lama dan nggak mau belajar, KPU harus rekrutmen dengan hati-hati," ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan hasil simulasi hari ini juga nantinya akan menjadi evaluasi penyelenggaraan Pilkada termasuk juga tata kerja KPPS. Arief berharap petugas KPPS di lapangan bisa menerapkan sesuai dengan bimbingan teknis PKPU jika sudah ditetapkan.
"Kami sudah mengingatkan dalam merekrut harus dengan prinsip independen, mampu baca tulis, cuma dalam UU agak berat, misalnya minimal 25 tahun, banyak teman-teman mahasiswa yang usianya 20- 23, kalau ketentuan itu kan saklek, ya susah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika