REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak banyak daerah yang mampu menampakkan pembangunannya sesuai yang diharapkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad, mengatakan ada dua hal yang tak bisa dilepaskan dari hal itu. Pertama kualitas pemimpin daerah dan porsi anggaran pembangunan yang belum berpihak pada daerah.
"Pada kenyataannya pembangunan daerah secara umum belum menampakkan kemajuan yang berarti dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik," kata Farouk, Selasa (7/4).
Karena itu DPD, menurut Farouk, berupaya untuk terus mendorong pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui tiga cara. Yakni penguatan dari sisi politik atau kebijakan desentralisasi, memperjuangkan penguatan kualitas kepememimpinan daerah, dan mendorong keberpihakan anggaran negara bagi daerah dengan porsi yang lebih besar.
Upaya peningkatan kualitas pemimpin daerah ditunjukkan dari proses seleksi, pencalonan, hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Selama ini diakui Farouk, fenomena yang berkembang adalah kebanyakan calon yang dipilih adalah mereka yang paling populer atau mereka yang paling banyak memiliki modal. Karena itu, tak heran jika kemudian belum banyak pemimpin yang mampu menggerakkan pembangunan daerah dengan visi, inovasi, dan kreatifitasnya.
"Kompetisi Pilkada hanya berbasis kepada calon yang lebih menonjolkan sisi popularitas dan modalitas daripada kapabilitas dan kualitas, intrik politik dalam proses pencalonan, berbagai kecurangan dalam proses pemilihan mulai dari money politics, politisasi birokrasi, dan lain sebagainya," kata Farouk.
Sementara itu, Farouk menjelaskan masih minimnya porsi anggaran daerah lantaran perspektif pembangunan yang sentralisir. Pembangunan masih berfokus di pusat.
Padahal menurutnya pembangunan nasional adalah pembangunan yang merata ke seluruh daerah. Pembangunan daerah harusnya merupakan tulang punggung pembangunan nasional.
“Jika kita telisik lebih dalam problem sentralisasi anggaran sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Sistem kepartaian yang majemuk menghasilkan jumlah partai politik yang berkorelasi pada kontestasi dalam meraih posisi dan jabatan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika