REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departeman Pembangunan Karakter Bangsa Korps Alumni HMI (KAHMI) Mohammad Nasih mengatakan pemerintah tidak bijaksana dalam mengambil tindakan pemblokiran situs-situs media online Islam.
"Pemerintah tidak bijaksana dalam hal ini, dengan melakukan pemblokiran tersebut," ujar Nasih kepada ROL, Senin (6/4).
Pendiri Monash Institute tersebut memaparkan tidak semua pemilik laman bermaksud menyebarkan ajaran yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dia melanjutkan kalau ada yang kurang dari konteks yang disiarkanya maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan binaan.
"Pemerintah memiliki kewajiban untuk membina setiap warga negara, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi, misalnya kategori perusahaan juga, itu harus dibina dong sama pemerintah," papar Nasih.
Menanggapi masalah sejumlah pesantren yang mendapat stigma teroris lantaran kebijakan pemerintah yang memblokir situs media online Islam. Tentang hal tersebut Nasih menggap itu adalah kesalah pemerintah.
Menurutnya lembaga-lembaga keagamaan memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Selain hal tersebut institusi-institusi keagamaan juga berperan dalam menjaga moral bangsa Indonesia.
"Mestinya itu juga dilihat bahwa situs-situs yang dimiliki oleh lembaga-lembaga itu, membuat sebagian masyarakat Islam di Indonesia ini memiliki benteng moralitas benteng paradigma yang lebih baik," papar Nasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
