REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi meminta, panitia seleksi (pansel) untuk mencari calon pimpinan KPK tidak diisi orang sembarangan. Dia mewanti-wanti agar pansel tidak diisi orang yang berasal dari partai politik (parpol).

"Sebaiknya pansel diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah dikenal integritas, independensi dan tidak terkait dengan partai politik tertentu," katanya melalui pesan singkat, Ahad (5/4).

Johan mendukung sepenuhnya rencana pembentukan pansel pada April ini. Menurutnya, semakin cepat pansel dibentuk akan semakin lebih baik. Sebab, kepemimpinan periode kali ini atau jilid III akan berakhir beberapa bulan lagi.

Ditanya terkait kesiapannya untuk menjadi pimpinan definitif, mantan juru bicara KPK ini enggan menjawab. Johan sempat mendaftar ke pansel KPK untuk menjadi pimpinan KPK jilid III. Namun, usahanya kandas. Dia saat ini ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi plt pimpinan menggantikan posisi Busyro Muqoddas.

Sebelumnya, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua pun mewanti-wanti agar pansel tak diisi orang-orang berlatar belakang politisi. "Saya wanti-wanti betul, pansel kali ini jangan ada orang parpol menjadi anggotanya," katanya.

Seperti diketahui, masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir pada Desember tahun ini. Presiden Jokowi pun telah memberikan arahan terkait pembetukan pansel KPK. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, saat ini tengah disiapkan kajian umum untuk menyiapkan kebutuhan pansel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika