REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH-- Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar menilai maraknya kekerasan di Aceh diakibatkan oleh kesalahan pemerintah dalam menjalankan reintegrasi untuk penguatan perdamaian di provinsi itu.
Reintegrasi yang dijalankan pemerintah terkesan hanya bagi-bagi uang untuk kelompok tertentu dan sebagian masyarakat, tetapi tidak melihat apa kebutuhan masyarakat secara nyata setelah konflik, katanya di Banda Aceh, Kamis (2/4).
"Menghadapi situasi keamanan seperti ini, pemerintah hanya memberikan respons dengan menggelar razia yang dilakukan Polri dan TNI. Respons pemerintah terhadap situasi berkembang hanya ditujukan pada akibat yang timbul," katanya.
Razia, menurut dia, tidak menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kekerasan terjadi. Sikap TNI yang kemudian juga di respons oleh Polri adalah sikap yang terburu-buru dan reaktif, sehingga dapat berekses pada ketidaknyamanan masyarakat.
"Dalam pandangan kami, meningkatnya kekerasan di Aceh disebabkan dua permasalahan besar di antaranya tingkat kemiskinan yang sangat tinggi setelah konflik serta gagalnya proses reintegrasi yang dilakukan pemerintah," katanya.
Di sisi lain, ujar Agus, keberadaan aparat TNI di tengah peemukiman warga dengan alasan membantu polisi untuk mengejar pelaku penembakan merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, karena akan semakin memperkeruh kondisi di tengah masyarakat.
Upaya penegakan hukum terhadap penembakan 2 anggota TNI harus diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian, TNI harus segera menarik pasukannya yang melakukan pengejaran terhadap kelompok yang terlibat penembakan terhadap anggota TNI.
"TNI juga harus segera menarik pasukannya karena keberadaan TNI di tengah masyarajat akan semakin memperkeruh suasana yang baru saja keluar dari konflik, Selaian itu para petinggi TNI sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat bingung dan ketakutan," pintanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
