Rabu 01 Apr 2015 14:21 WIB

Wapres JK Sebut Tudingan Suryadharma Ali Fitnah

Wapres Jusuf Kalla.
Foto: Antara
Wapres Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tuduhan yang dilayangkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali bahwa dia ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tahun 2013 adalah fitnah.

"Kalau itu fitnah, mengada-ada. Sama sekali saya tidak memakai kuota haji karena (saya) diundang oleh Pemerintah (Arab) Saudi, tinggal di hotel, tempat, semuanya yang mengatur Pemerintah Saudi, setiap hari makan kambing," katanya di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/4).

Dia mengatakan keberangkatannya ke Tanah Suci saat itu memang bersaamaan dengan Suryadharma, namun ketika berhaji Wapres mengaku tidak ada pertemuan dengan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Memang yang namanya haji ya harus bersamaan, masa iya berbeda waktu, jadi tentu ada Menag (SDA) di situ, tapi tidak ketemu di Arafah," tambahnya.

Wapres menjelaskan kedatangannya ke Tanah Suci pada 2013 lalu atas undangan Pemerintah Arab Saudi, bersama dengan ketua palang merah internasional dari negara-negara Islam. "Saya diundang sebagai ketua Palang Merah Indonesia dengan beberapa ketua palang merah internasional dari banyak negara, semua negara Islam diundang. Saya tidak pernah pakai kuota haji," jelasnya.

Dalam sidang praperadilan, yang diajukan Suryadharma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Jhonson Panjaitan menyebut nama Wapres Kalla ikut menikmati jatah sisa kuota calon jemaah haji tahun 2012-2013.

Selain Jusuf Kalla, nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan suaminya (alm) Taufik Kiemas juga ikut disebut menikmati sisa kuota tersebut. "Ketika Pak SDA menjadi Menag ada sejumlah tokoh penting yang mendapat kuota haji, mereka Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Taufik Kiemas, dan beberapa orang penting lainnya," ungkap Jhonson.

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan (BPK) serta anggota DPR juga diduga ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tersebut. Dalam materi gugatannya, Suryadharma mempermasalahkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement