Rabu 01 Apr 2015 12:36 WIB

Kementerian Perbarui Data Survei Potensi Desa

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar bersama musisi Iwan Fals di Rakornas Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Selasa (31/3).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar bersama musisi Iwan Fals di Rakornas Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Selasa (31/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain menyusun empat agenda pokok yang akan diimpelementasikan pada tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), juga membuat data kebutuhan tiap desa yang merupakan hasil analisis bersumber Data Survei Potensi Desa Tahun 2011, yang akan diperbarui dengan terbitnya Data Survei Potensi Desa Tahun 2014.

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengatakan, beberapa kebutuhan desa yang dimaksudkan adalah meliputi kebutuhan sosial dasar berupa infrastruktur, sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Contohnya, kata dia, saat ini membutuhkan pondok bersalin sebanyak 3.396 desa tertinggal.

"Di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, kami sudah punya tersedia datanya," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dalam acara 'Rakornas dan Launching Pendamping Desa' di Hotel Bidakara, Rabu (1/4).

Marwan melanjutkan, contoh lainnya, saat ini jumlah desa yang membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10.080 unit. "Di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, termasuk berapa jumlah guru SD yang diperlukan, kami sudah tersedia punya datanya," katanya.

Pada aspek ekonomi, imbuh Marwan, masih banyak desa yang membutuhkan pasar yang sifatnya permanen sebanyak 16.322 unit. "Kementerian Desa, kami sudah tahu memiliki data lokasi dan nama desa apa yang membutuhkan pasar, dan desa apa yang membutuhkan keberadaan koperasi dan lain-lain," katanya.

Nantinya, kata dia, data yang sudah dikumpulkan, akan segera disampaikan ke seluruh kementerian/lembaga guna dapat disusun skala prioritas intervensinya, juga disampaikan ke pemerintah daerah guna divalidasi mengenai kebutuhan riilnya.

Sehingga, dengan begitu tidak terjadi disalokasi maupun misalokasi anggaran. "Validasi ini penting mengingat sekecil apapun anggaran yang digunakan diharapkan dapat memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal," kata Marwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement