REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai pemerintah tidak serius dalam mengatasi masalah kemacetan dan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Padahal permasalahan lalu lintas khususnya di Ibukota Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya sudah berada dalam kondisi gawat darurat.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan menilai seharusnya pemerintah juga melakukan tindakan yang sama dengan cara moratorium produk kendaraan hingga sesuai dengan daya tampung dan kondisi jalan.
"Ironisnya, pemerintah justru lebih tertarik pada upaya yang berorientasi proyek dengan pembangunan jalan layang, flyover maupun underpas, tetapi lambat dalam untuk mewujudkan transportasi publik yang layak," katanya.
Edison melanjutkan, pemicu utama kemacetan khususnya di kotakota besar adalah akibat populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali, ditambah dengan rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat.
Selain itu, kondisi lalu lintas makin semerawut karena belum tersedianya transportasi umum yang layak, terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar).
Anehnya, pemerintah tidak langsung bertindak pada subtansi permasalahan dengan melakukan moratorium produk kendaraan dan mewujudkan transportasi publik yang layak. Dan lebih aneh lagi, justru pemerintah melakukan pembangunan jalan baru yang tentu membutuhkan dana yang sangat besar.
Permasalahan lalu lintas kian runyam, akibat pihak produsen otomotif tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kemacetan hebat seperti saat ini.
Menurutnya dana triliunan rupiah itu seharusnya digunakan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembangunan jalan di wilayah yang masih banyak kekurangan jalan raya yang berada di luar pulau Jawa. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta dan Pulau Jawa.
"Ada apa pemerintah dengan produsen otomotif," ujarnya.
Atas dasar itulah, ITW akan melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia untuk mengajak masyarakat "Stop membeli kendaraan baru" .
Ia menjelaskan, kampanye stop membeli kendaraan baru, sekaligus upaya untuk mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mengisi pundi-pundinya. Tetapi harus lebih kreatif mencari sumber-sumber penghasilan asli daerah (PAD) dalam memenuhi APBD.
Menurut Edison, kreatif pemerintah sudah tumpul, karena PKB sudah cukup untuk memenuhi PAD. Maka dengan stop membeli kendaraan baru, permasalahan kemacetan akan teratasi sekaligus menuntut pemerintah agar lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan dari sektor lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
