REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kontroversi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlangsung. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Senin (30/3) untuk mendengarkan penjelasan tentang kebijakan kenaikan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota Komisi VII menyampaikan keberatannya atas kenaikan yang dilakukan pemerintah yang dipandang begitu mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Komisi VII menilai kebijakan menaikkan harga BBM terlalu terburu-buru.
Menanggapi sejumlah cecaran dari anggota Komisi VII, Sudirman Said mengatakan pihaknya akan menerima segala masukan yang diberikan. "Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubah, yang tidak diperbolehkan itu tidak mengambil keputusan," ujarnya.
Ia menambahkan dalam setiap kebijakan yang diambil pasti ada konsekuensinya termasuk menaikan harga BBM tersebut. Sudirman mengatakan memilih mengambil konsekuensi kenaikan untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif. Subsidi yang sebelumnya diberikan kepada BBM dialokasikan secara tepat untuk membangun infrastruktur, pertanian, dan pembangunan sarana transportasi.
Terkait harga keekonomian di kisaran Rp 7900, ia menyatakan angka tersebut masih bersifat fluktuatif.
"Yang penting kebijakan ini terbuka kepada masyarakat dan kita selalu tanggap akan aspirasi yang datang," lanjut dia.
Selain paham akan konsekuensi yang harus ditanggungnya, Sudirman juga dengan tegas mengatakan paham terhadap arah kebijakan yang diambilnya tersebut. Ia juga menambahkan akan selalu ada koreksi hingga benar-benar mendapatkan keputusan terbaik.
Ia meminta publik tidak perlu khawatir mengingat nantinya akan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjamin segala keputusannya ini bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
Sudirman mengharapkan tidak adanya drama yang dibuat atas kenaikan harga BBM ini. Permasalahan kurang sosialisasi atas kenaikan harga BBM yang dilancarkan sejumlah anggota Komisi VII menurut dia justru lebih baik dibandingkan sosialisasi terlalu lama. Sebab akan berdampak negatif terhadap yang terjadi di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika