REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyarankan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani agar tak aktif dalam kepengurusan PDI Perjuangan. Sebab, hingga saat ini Puan masih menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.
Menurut dia, meskipun aturan ini bukanlah aturan tertulis, namun pemerintah mengimbau agar para menterinya tak memiliki rangkap jabatan dalam pemerintahan dan partai.
"Ya peraturan itu memang tidak tertulis bahwasanya diharapkan bahwa yang jadi menteri itu tidak aktif di partai dalam arti kepengurusan. Kalau sebagai penasihat, dewan pertimbangan ya bisa saja. Tetapi tidak menjadi ketua," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (30/3).
Namun, JK menilai setelah masuk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, Puan tak lagi aktif dalam politik partai. "Hanya diharapkan, bisa saja jadi pengurus tapi tidak aktif," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah melarang menterinya agar tak merangkap jabatan di partai politik. Selain itu, mereka yang juga menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau organisasi kemasyarakatan pun harus mengundurkan diri sehingga terhindar dari konflik kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika