REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Badai yang melanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berlalu. Performa lembaga antirasuah itu belum kembali pada kualitas terbaiknya selepas persitegangan terakhir dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Dihadapkan pada kondisi sulit yang belum juga reda, Plt Pimpinan KPK Johan Budi berharap ketegasan Presiden Joko Widodo. “Kami berharap Bapak Presiden Jokowi lebih tegas lagi,” ujar Johan, dijumpai seusai mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (30/3).

Menurut Johan, ketegasan yang diharapkan bukan berarti intervensi. “Ada hal-hal yang tidak sama antara presiden dan pembantunya, menterinya. Ada beberapa pernyataan, seperti remisi (untuk koruptor). Coba riset, soal Presiden Jokowi, dia enggak setuju remisi (untuk koruptor),” kata Johan.  

Johan mengakui, saat ini KPK tengah berjuang memulihkan ‘stamina’ mereka. Menurut Johan, fokus perhatian KPK sempat tersedot untuk hal-hal di luar penyidikan perkara. “Bukan hanya kasus besar, 36 penyidikan perkara sempat slow down, kan karena hiruk-pikuk itu?” ujar dia.  

Johan menjelaskan, prapedadilan Budi Gunawan dan gelombang praperadilan para tersangka koruptor lainnya kini menyedot energi KPK. Terlebih, menurut dia, jumlah personel KPK sangat terbatas. “Petugas Biro Hukum kurang, kita BKO-kan dari seksi penuntutan 10 orang. Jadi, dari 13, ditambah 10, jadi 23,” kata mantan juru bicara KPK tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika