REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan memastikan proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang Utara, Jawa Barat, tetap akan dibangun. Skemanya, seluruh investasi diserahkan kepada swasta.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Julius Andravida Barata dalam keterangan tertulis mengatakan, rencana proyek pembangunan pelabuhan tersebut telah diprakarsai sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat berbagai studi sejak 2010.
"Studi Amdal (Draft Final) untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun masih perlu disempurnakan," katanya, Ahad (29/3).
Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 kilometer ke arah barat dari lokasi semula, akan diadakan studi amdal kembali.
"Dari foto lokasi saat ini hanya diketahui ada dua anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong, sehingga disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu," katanya.
Barata menjelaskan pembangunan Pelabuhan Cilamaya adalah bagian dari program penurunan biaya logistik nasional dalam jangka panjang yang juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kemenhub tapi inisiatif yang dimotori Bappenas," katanya.
Untuk itu, dia mengatakan, Kemenhub berharap pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN. Mengingat, sambungnya, dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal atau terpencil.
Total investasi pelabuhan di wilayah Utara Jawa Barat tersebut diperkirakan mencapai Rp 34,5 triliun dengan prakiraan pembangunan dimulai pada 2016. Rincian pengerjaannya, tahap I ditaksir sekitar Rp 23,9 triliun dan tahap II Rp 10,6 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika