REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Golkar versi Agung Laksono sebenarnya untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu secara organisasi, kata akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang.

"Bahwa keputusan tersebut tidak memuaskan bagi kelompok Aburizal Bakrie menurut saya itu soal lain, namun sebagai partai besar justru terselamatkan oleh pengesahan tersebut," katanya di Kupang, Jumat (27/3).

Oleh karena itu, segenap kader golkar mestinya bersyukur bahwa Golkar secara legal formal telah diakui keberadaannya sebagai partai politik yang artinya dengan dikeluarkannya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM maka Golkar dapat melanjutkan agenda politik seperti pilkada. Menurut dia, dapat dipastikan bahwa jika kepengurusan dualisme tidak diakomodasi salah satu, justru Golkar akan rugi besar.

Dia mengatakan kerugian yang pertama adalah tidak menjadi peserta pemilu kepala daerah, maka yang rugi adalah kader Golkar sendiri akibat tidak jelasnya status kepengurusan, baik pusat maupun di daerah. Dengan keputusan tersebut, katanya, Golkar tidak menjadi penonton ketika momentum pilkada, dan Golkar akan mengambil bagian sebagai peserta karena status kepengurusannya legal.

Kerugian yang kedua, yakni adanya konflik internal antarpengurus dan kader yang terpolarisasi akibat dualisme Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. Ia mengemukakan dengan pengesahan tersebut, maka kader Partai Golkar, terlebih di daerah, tidak terbelah yang menyebabkan konflik semakin melebar.

Kerugian yang ketiga, yaitu Golkar akan terpuruk ke titik nol, bahkan bisa gagal untuk menempatkan wakilnya di parlemen pada Pemilu 2019. "Jadi, jika saja Menteri Hukum dan HAM tidak mengesahkan Golkar maka dapat dibayangkan nasib Golkar akan tercabik-cabik oleh kadernya sendiri dan tidak mustahil Golkar akan terpuruk," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika