REPUBLIKA.CO.ID,​​ PADANG -- Wakil Ketua MPR Mahyuddin menyayangkan pelaku maupun lembaga negara yang mempertontonkan pencitraan politik kepada masyarakat.

"Kita imbau segera diperbaiki. Presiden (Joko Widodo) harus turun tangan. Politik itu banyak unsur pencitraan, kadang kita tak tahu apakah (sebuah perilaku politik) itu murni atau ada unsur pencitraan," kata dia di Padang, Sumatra Barat, Kamis (26/3).

Politikus Partai Golkar tersebut mencontohkan, tentang penetapan status Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pascaditunjuk sebagai calon kepala Polri oleh Presiden Jokowi. Ia mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengapa tidak sejak awal menetapkan status tersangka terhadap Budi Gunawan (BG).

Mengapa, lanjut dia, malah penetapan dilakukan, setelah berkas-berkas BG dikirim ke DPR. "MPR menyesalkan juga kejadian semacam itu. Hakim Sarpin juga, MPR menyesalkan, kenapa (dia menyatakan) polisi bukan penyelenggara negara," ujar Mahyuddin.

Kita di MPR, lanjut dia, tidak henti-hentinya menyerukan siapapun harus menjadi seorang negarawan. Yaitu, seseorang yang siap kalah dan siap menang. Menurutnya, setiap orang boleh berbeda pendapat, namun, pada akhirnya dia harus menghormati yang menang. Dewasa ini, ia menilai, negara sudah melenceng jauh dari demokrasi.

"Politik itu pilihan, bukan saya harus di sini atau di mana. Ibaratnya mana ada orang liat ada kapal mau tenggelam tetap dalam kapal," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika