REPUBLIKA.CO.ID, dMAKASSAR -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku akan membangun rusunawa di provinsi Sulawesi Selatan. Menurut rencana, rusunawa yang akan dibangun itu Jumlahnya mencapai empat blok atau sekitar 400 kamar, dengan total anggaran mencapai Rp200 miliar. Sayang pihak BPJS masih kesulitan menemukan lahan yang cocok harga dengan jangkauan strategis.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Kuswahyudi mengatakan, pembangunan ini merupakan program pemerintah pusat yang mewajibkan semua provinsi memiliki rusunawa bagi pekerja. Tujuannya, mempermudah akses pekerja menuju lokasi perusahaan. Kemudian, semua perusahaan juga bisa lebih mudah melakukan kontrol pada pekerjanya.

"Sementara mencari lahannya, tapi kemungkinan lokasinya berada di kawasan industri. Kita mau melihat lahan yang strategis, survei bersama-sama," kata Kuswahyudi, Kamis (25/3).

Dengan pembangunan rusunawa yang diperuntukkan kepada tenaga kerja formal dan informal, akan mengefektifkan kerja mereka di industri. Selain itu perusahaan juga akan lebih mudah mengontrol atau mengawasi para pekerjanya. Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Simon S Lopang mengatakan, rencana pembangunan rusunawa ini sangat baik karena menguntungkan bagi semua kalangan pekerja.

Hanya saja, rencana itu masih terkendala pada persoalan klasik, yakni lahan. Lahan pembangunan masih sementara dibahas oleh Pemprov Sulsel bersama BPJS Ketenagakerjaan.

"Memang sekarang persoalan lahan masih kita bicarakan, karena kami berharap share BPJS Ketenagakerjaan soal lahan ini," ujar Simon, di Kantor Gubernur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika