REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Penggantian beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan uang, dinilai bisa menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pendapat itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Lebak, Ucuy Masyhuri.
"Pengalaman itu jangan sampai terulang, seperti program bantuan langsung tunai (BLT), sehingga penyaluran bantuan beras tidak diganti dengan uang," kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Rabu (25/3).
Ia mengaku tidak setuju, jika bantuan beras dikonversi dengan uang karena dapat menimbulkan masalah maupun konflik. "Sebab penggantian uang tersebut tidak jauh dengan program BLT," katanya.
Penggantian uang dipastikan tidak tepat sasaran. "Juga dikhawatirkan nilainya tak cukup untuk membeli beras," katanya.
Selain itu, kata dia, juga rawan pengalihan peruntukan. Terutama oleh penerima yang semestinya dibelikan beras, tetapi dialihkan untuk membeli keperluan lain. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak melakukan kebijakan konversi bantuan beras diganti uang.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat masih berharap mendapat bantuan beras dengan harga tembusan murah sebesar Rp 1.600 di titik distribusi, katanya.
"Saya kira raskin cukup membantu ketersedian pangan bagi warga miskin," katanya.
Menurutnya, pendistribusian raskin yang perlu diperbaiki bukan penggantian uang, tetapi kualitas beras. Selama ini, kata dia, penyaluran bantuan raskin masih banyak ditemukan kualitas beras rendah, seperti beras bau apek dan berkutu juga rasanya hambar.
Di samping itu penyaluran raskin masih ada penyelewangan sehingga penyaluranya belum optimal. "Kami minta penyaluran raskin itu jangan sampai diganti dengan uang. Sebab masyarakat masih membutuhkan raskin guna memenuhi pangan," kata politikus Partai Demokrat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika