REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjanjikan dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp1 miliar per desa akan turun secara bertahap dalam waktu tiga tahun ke depan.
"Jika dirata-rata setiap desa akan menerima Rp240 juta, tergantung kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan greograifis desa, dan InsyaAllah secara bertahap hingga tiga tahun ke depan akan kami upayakan bisa 1 desa Rp1 miliar, sesuai amanat undang-undang," ucapnya di Lamongan, Jawa Timur, Ahad (22/3).
Ia mengatakan, awalnya dana desa hanya ada anggaran sebesar Rp9 triliun, namun kemudian ditambah Rp11 triliun yang berasal dari kompensasi subsidi BBM yang dilakukan pemerintah, sehingga bertambah menjadi Rp20 triliun.
Marwan mengatakan, setiap desa juga harus menyiapkan diri untuk mengelola dana tersebut, dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola dana desa dari pemerintah.
"Saya berkunjung ke Lamongan juga untuk melihat kesiapan sejumlah desa di Lamongan dalam menerima dana itu, dan kami dari pemerintah juga siap menyediakan pendampingan bagi tiap desa dalam pengelolaan dana itu," katanya.
Sementara itu, Marwan mengaku sejumlah desa di Lamongan sudah siap dalam pengelolaan dana desa, seperti Desa Tawangrejo Kecamatan Turi yang juga memiliki pusat peternakan bebek terpadu.
"Anggaran dana desa bisa dialokasikan untuk BUMDes melalui musyawarah desa, sehingga potensi desa yang ada akan maksimal. Ini saya kira sejalan dengan Program Gemerlap yang digagas Bupati Lamongan, Fadeli," ujarnya.
Sementara Fadeli menyebutkan Program Gemerlap yakni program yang mendorong tumbuhnya potensi desa, melalui sejumlah kelompok yang ada.
"Dalam program itu setiap kelompok desa diberikan dana yang bersumber dari pusat dan APBD Lamongan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika