REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKI -- Aparat Kepolisian yang bertugas mengamankan area pertambangan PT Freeport Indonesia (Satgas Amole), membuka blokade atau rintangan yang dipasang karyawan tujuh suku di ruas jalan poros tambang Mil 72 Ridge Camp, Tembagapura, Mimika, Papua, Sabtu (21/3).
Pembukaan blokade yang telah berlangsung selama lima hari itu dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Polisi Yotje Mende dan disaksikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang tengah melakukan kunjungan dalam rangka reses ke Provinsi Papua.
Kapolda Papua, Yotje Mende mengatakan, pembukaan kembali blokade ruas jalan poros tambang itu agar perusahaan bisa kembali beroperasi.
"Sebelumnya, kita lakukan mediasi dengan para pekerja," jelasnya.
Yotje menegaskan, aksi blokade jalan poros tambang Freeport sangat merugikan perusahaan maupun karyawan sendiri mengingat selama lima hari PT Freeport sama sekali tidak berproduksi. "Selama lima hari terjadi kekosongan. Tentunya perusahaan mengalami kerugian, termasuk karyawan sendiri," ujarnya.
Ia berharap agar ke depan tidak terjadi lagi aksi-aksi blokade yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport maupun karyawan perusahaan privatisasi serta kontraktornya. Kepolisian, kata dia, siap menampung aspirasi karyawan semuanya. "Kami berharap manajemen PT Freeport peduli terhadap apa yang disampaikan oleh adik-adik kita ini," harapnya.
Blokade ruas jalan poros tambang PT Freeport oleh karyawan asal tujuh suku (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni) berlangsung sejak Senin (16/3). Hal itu mengakibatkan kegiatan produksi tambang tembaga dan emas PT Freeport lumpuh.
Aksi demo yang dilakukan ratusan karyawan asal tujuh suku itu untuk menuntut diberikannya insentif. Sebanyak 418 karyawan PT Freeport dikerahkan ke berbagai lokasi baik di tambang bawah tanah (underground) maupun tambang terbuka (Grasberg Open Pit).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
