REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait berbagai pandangan yang mempersoalkan masuknya sejumlah politisi maupun tim relawan menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden Jokowi mengatakan masuknya politisi dab relawan itu melalui proses seleksi.
“Yang jelas itu, semuanya kan memakai proses seleksi, saya ngga anu ke sana, tapi yang jelas semuanya memakai proses seleksi,” tegasnya, Jumat (20/3).
Presiden menegaskan, masuknya sejumlah politisi dan tim relawan sebagai komisaris BUMN itu, bukanlah hanya sekedar pajangan.
“Tidak, yang jelas semuanya harus bekerja. Semuanya lewat seleksi, diseleksi,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahui siapa saja politisi atau mantan relawan yang masuk menjadi komisaris BUMN. Tapi ia menegaskan semuanya lewat tahapan seleksi, baik untuk manajemen direksi maupun di komisaris.
Menurut Presiden, pemerintah ingin BUMN ke depan jadi motor penggerak ekonomi terutama infrastruktur.
“Jadi, jangan dianggap kita main-main, ngga ada,” katanya.
Soal suara-suara yang menuduh keterlibatannya, Presiden Jokowi menganggap biasa saja. “Saya kira suara-suara seperti itu biasa. Ya, kita dengan tetapi yang jelas lewat proses seleksi,” tegasnya.
Pemberitaan di sejumlah media massa akhir-akhir ini mengemukakan masuknya sejumlah nama politisi dan mantan relawan ke dalam jajaran BUMN, di antaranya Bank Mandiri (Darmin Nasution dan Cahaya Dwi Rembulan Sinaga), Bank BNI (Rizal Ramli, Pataniari Siahaan, Revrison Baswir, dan Anny Ratnawati), Bank BRI ( Mustafa Abubakar dan Sonny Keraf), Jasa Marga (Refly Harun), PT Telkom Indonesia (Hendri Saparini), dan PT Telkomsel (Diaz Hendroprijono).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
