REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pemberian kata sandi (password) sistem e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI bertujuan untuk mempermudah legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran.
"Saya berikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD (Prasetio Edi Marsudi) supaya bisa melihat sekaligus mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBD," katanya, Jumat (20/3).
Menurut dia, apabila terdapat program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai karena biayanya terlalu besar, maka pihak legislatif dapat menguncinya.
"Makanya saya berikan password e-budgeting itu, sehingga kegiatan apa pun yang dirasa tidak sesuai, bisa langsung di-lock (dikunci), tidak bisa dilaksanakan," ujar Ahok.
Dia menuturkan melalui pemanfaatan teknologi canggih e-budgeting, maka tugas pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta akan semakin mudah dilakukan.
"Dengan sistem e-budgeting, kami jadi semakin terbuka, dan semua orang pun bisa tahu anggaran kami. Tidak ada lagi yang bisa bermain-main dengan dana anggaran ini," tutur Basuki.
Sementara itu, terkait rapat pembahasan hasil evaluasi RAPBD DKI 2015 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, dia berharap agar prosesnya dapat segera diselesaikan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diberi waktu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Jumat (20/3) untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015 bersama dengan DPRD DKI.
Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara keduanya, maka Gubernur DKI Jakarta berhak menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan izin Kemendagri untuk menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
