REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Jelang bergulirnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, Jawa Timur, dinamika politik kian menghangat. Malang Corruption Watch (MCW) mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya penyelewengan aliran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos).
Menurut Kepala Divisi Korupsi Politik MCW Taher Bugis, para eksekutif di Kabupaten Malang mewajibkan setiap desa membentuk karang taruna yang nantinya dapat bantun dari dana bansos dan hibah.
"Kan, dana itu harus sesuai mekanisme peraturan yang ada. Seperti PP 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006," katanya, di Malang, Jawa Timur, Kamis (19/3).
Data yang dimiliki MCW yang bersumber dari Pemkab Malang terkait belanja dana hibah dan bansos Kabupaten Malang, ada kenaikan jumlah anggaran 2015 ini sebesar Rp 101.291.476.000.
Sedangkan 2014, dana yang tercatat hanya Rp 67.882.466.000. MCW mencurigai, naiknya jumlah dana hibah dan bansos itu karena momen menjelang pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Malang.
"Biasanya, modus ini akan disertai dengan penggunaan atribut simbol-simbol yang dapat meningkatkan popularitas," tambah Taher.
Pertama, MCW menengarai adanya program atau kegiatan yang tidak jelas di pedesaan dan mendatangkan langsung kontestan calon Bupati Malang. Dana itu, menurut MCW hanya disalurkan pada 2015 saja. Artinya tidak berkelanjutan.
"Nyatanya, bentuk program belanja hibah dan bansos tidak didesain efektif, efisien dan berkelanjutan," kata Taher.
Kedua, adanya aliran dana hibah dan bansos yang disalurkan kepada individu dan kelompok tertentu yang merupakan basis pendukung para politisi. Hal itu, menurutnya, dilakukan untuk merawat suara basis mereka agar tidak diintervensi lawan politik yang lain.
Ketiga, dana bansos dan hubah digunakan untuk kampanye terselubung. Modus itu, menurut MCW secara administrasi bisa saja tidak menyalahi aturan.
"Namun akan menimbulkan suatu kebiasaan di mata penerima dan masyarakat pada umumnya," tambah Taher.
Keempat, MCW menilai tingginya anggaran dana hibah dan bansos Kabupaten Malang 2015 tidak rasional. Seharusnya, dana hibah dan bansos yang tinggi dipriorutaskan untuk sektor belanja wajub dan berkelanjutan.
"Bisa untuk bantuan kepada pendidikan atau kesehatan yang sifatnya berkelanjutan. Tudak di tahun 2015 saja," ungkap Taher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
