REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan ada potensi penyelewengan di setiap tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Penyelewengan bisa terjadi mulai dari tahap pembahasan hingga pengesahan.
Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, mengatakan kisruh APBD DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta mulai mulai membuka mata warga Jakarta untuk turut berpartisipasi mengawasi tiap penyusunan APBD. Kisruh ini menjadi kesempatan bagi warga Jakarta untuk melihat sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
"Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti apa?" ucap Fahira, pada keterangan tertulis, Selasa (17/3).
Fahira juga turut mempertanyakan, APBD yang disusun saat ini benar-benar menggambarkan kebutuhan rill warga atau sama sekali bukan usulan warga. Menurutnya, bisa jadi program yang dibutuhkan warga dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting.
"Kita dikejutkan dengan dugaan dana siluman Rp 12 triliun," kata dia.
Selain itu, terdapat juga pos anggaran pembelian uninterruptible power supply (UPS) yang tidak masuk akal hingga besarnya anggaran belanja pegawai. Ditambah kini warga Jakarta terkejut setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
